MAHMOUD ABBAS MEMIMPIN NEGARA YANG DIPERINTAH ISRAEL

MAHMOUD ABBAS MEMIMPIN NEGARA YANG DIPERINTAH ISRAEL.

Demikian head line Koran int. Al-Arab, tgl. 25 Nopember 2008 yang menggambarkan mengenai tarik menarik antara Penguasa Palestina dengan Hamas, dimana Hamas mengumumkan penolakan mereka langkah yang diambiloleh Komite Pusat PLO dengan memilih Ketua Penguasa Nasional Mahmoud Abbas sebagai Preseiden Palestina. Merek menandaskan bahwa langkah tersebut merupakan ‘hilah’ politik.

Langkah tersebut berbarengan dengan persiapan dialog nasional antara Gerakan Fatah dan Hamas dengan supervisor Mesir mencapai jalan buntu, bahkan bisa jadi akan terjadi konflik baru antara kedua faksi Palestina tersebut. Pihak Komite Pusat PLO mengajukan hari minggu lalu (24/11/2008) Mahmoud Abbas sebagai presiden Palestina, dimana jabatan tersebut hanya sebaagi simbol belaka sejak zama yasir Arafat yang menjabat sejak tahun 1989, dan sejak kematiannya yang diracun pada tahun 2004 jbatan tersebut kosong dan berada di luar lingkaran konflik sampai hari kemarin (24/11/2008). Kelompok Hamas menikam dalam keputusan Dewan dan mengatakan bahwa kekuasan pemilihan presiden adalah hak rakyat Palestina, sambil mengatakan bahwa Abbas yang masa kepemimpinannya berakhir pada Januari 2009 bukan haknya menentukan pemilu sebagaimana juga dia tidak berhak memperpanjang masa kekuasaan pemilihannya. Di lain pihak, Abbas juga mengancam dengan menetukan waktu pemilu dini secara legal dan juga kepemimpinan palestina apabila dialog nasional enemui jalan buntu. Saleh Ra’fat, anggota PLO memperkirakan langkah akan membawa konflik semakin tajam dan menandaskan bahwa apbila tidak tercapai dialog nasional maka pemilu akan dilaksanakan awal tahun depan. Akan tetapi menurut para pengamat palestina menyatakan pendpat mereka bahwa Abbas tidak pada tempatnya melasanakan ancamannya dengan melaksanakan pemilu dini pada saat tidak adanya consensus nasional dan memisahkan keputusan antara Gaza dan Ramallah. Mereka menilai bahwa ijraat tersebut sebagai jalan untuk menekan Hamas mengakui atau tanazul dari kekehannya guna menyelamatkan dialog nasional yang terancam gagal dengan tadaiyat buruk di pentas Palestina.

Dalam pertemuan hari minggu (24/11/08) dengan anggota PLO di kota Ramallah Abbas mengancam dengan melakukan pemilu dini apabila gagal usaha-usaha damai antara Fatah dengan Hamas. Hamas mengatakan bahwa masa konstitusi kekuasan Abbas berakhir pada awal tahun 2009 (tgl 9 Januari) mengacu pada Undang-Undang Palestina bahwa masa kepemimpinan Ketua Sultah Palestina selama 4 tahun. Tapi sebaliknya Fatah mengatakan bahwa kekuasaan presiden Abbas berakhir bersamaan dengan masa Dewan syura sekarang sesuai dengan bunyi Undang-Undang Pemilu Palestina, disamping itu bahwa masa kepemimpinan Abbas dengan wafatnya Yaser Arafat adalah masa transisi. Abbas sebelumnya menyatakan bahwa dirinya tetap pada posisi presiden setahun lagi sampai berakhirnya masa Dewan Syura yang dikuasai oleh mayoritas Hamas.

Para pengamat memperkirakan bahwa dengan tidak adanya solusi kedua belah pihak akan membawa bangsa Palestina menjadi terbelah dan menjadi dua kekuasaan yang saling bertengkar di Gaza dan Ramalah sebagai dua pihak yang tidak sah yang bertujuan hanya perang media dan progandan saling klaim, dan akhirnya rakyat palestina yang membayar dengan penderitaan panjang dan ancaman Negara tetangga Israel yang terus menerus melakua ekspansi wilayah dan mencaplok tanah air palestina, disamping memukul perasaan umat Islam dan bangsa Arab yang selama peduli dengan persoalan Palestina.

(Al-Arab, London, Senin, 25 Nopember 2008).